ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PENERIMA DANA OTONOMI KHUSUS (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua 2017-2021)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 4(No. 2 Edisi Juni 2019), 1113–1132.
Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), 1–13.
Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat 2013- 2017. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, 4(3), 32–41.
Dito Aditia Darma Nasution. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 149–162.
Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pertumbuhan Eknoomi Terhadap Pemeribtah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur chrisna dwi heryanti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(8), 1–21.
Junaedi, A., & Suswanta. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. Jurnal Tata Sejuta, 7(2), 1–17. Retrieved from http://ejurnalstiamataram.ac.id
Kum, K., & Sasmito, C. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Berbasis Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Mimika. Reformasi, 8(1), 84–99. Retrieved from https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1076.
Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2(1), 11–22.
Ningrat, C. I. N. K., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi, 28(3), 1819–1837.
Novikasari, L., & Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 204–2015. https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.942.
Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013- 2018 ). Jurnal Kajian Bisnis, 28(1), 89–105.
Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen, 8(5), 2834–2861.
Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa), 3(2), 256–268.
Rahmatika, N. A., & Imron, M. (2022). Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, Level of Capital Outlay terhadap Financial Distress pada Saat Pandemi Covid-19 Melalui Jumlah Penduduk sebagai Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten dan Kora di Provinsi Papua Tahu 2019-2020. 10(1), 437–444. Retrieved from https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/554.
Rochendi, S., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Jurnal Politik: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 13(1), 1903–1919. Retrieved from http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/231/132.
Saputra, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, Vol 10. No.
Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen, 8(8), 4759–4787.
Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan MerantiInovbiz. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 7, 147–153.
Sugiyono. 2017. METODE PENELITIAN; Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3(1).
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Distribusi - Journal of Management and Business, 7(1), 81–92. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67.
Umar, & Haryanto, T. (2019). Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Masalah Stunting Balita di Indonesia. Media Trend, 14(1), 41–48.
Wahyudi, M., & Wulandari, E. (2017). Kinerja Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang). Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 2(3), 26–32.
Wahyudin, Y. (2022). Analisis desa / kelurahan pusat pertumbuhan wilayah sekitar calon ibu kota negara Indonesia Analysis of village regional growth center around the prospective capital of the state of Indonesia. Forum Ekonomi FEB UNMUL, 24(1), 195–203.
Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi, 3(2), 58–66.
Zami, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3), 121–130. https://doi.org/10.37481/sjr.v3i2.187.
Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Cakrawala, 3(1), 61– 74.
DOI: https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.19434
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Hertin Khalifatun Nisa Arifah, Nurul Hidayat, Samsul Arifin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.