Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar
Abstract
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR RUJUKAN
Abdullah Marlang dan Rina Maryana, 2015.
Hukum Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya, Jakarta:
Mitra Wacana Media.
Andi Hamzah, 2002. Pemberantasan Korupsi
ditinjau dari Hukum Pidana, Jakarta:
Pusat Studi Hukum Pidana Universitas
Trisakti.
Abdul Latif, 2014. Hukum Administrasi
Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta:
Penada Media Group.
Bahder Jihan Nasution, 2008. Metode
Penelitian Ilmu Hukum, Bandung:
Mandar Maju.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian
Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Johny Ibrahim, 2008. Teori & Metodologi
Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia.
Eddy O.S. Hiariej, 2016. Prinsip-prinsip
Hukum Pidana Edisi Revisi,
Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
Emerson Yuntho, dkk, 2014. Penerapan
Unsur Kerugian Keuangan Negara
Universitas Trunojoyo Madura
dalam Delik Tindak Pidana Korupsi,
Jakarta: Indonesia Corruption
Watch.
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
Memahami Untuk Membasmi: Buku
Saku Untuk Memahami Tindak
Pidana Korupsi, Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta.
Nudjana, IGM. 2005, Korupsi & Illegal
Logging Dalam Sistem
Desentralisasi, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian
Hukum, Jakarta: Kencana.
Philipus M. Hadjon, dkk, 2012. Hukum
Administrasi dan Tindak Pidana
Korupsi, Yogyakarta: Gajahmada
University Press.
Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia
(PP IKAHI), 2016. Undang-undang
Administrasi Pemerintahan dalam
Upaya Pemberantasan Korupsi,
Sinar Grafika, Jakarta Timur.
Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi
Negara, Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
R. Wiyono, 2013. Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar
Grafika.
Salim, 1987. Kamus Indonesia Inggris,
Modern English Press, Jakarta.
Suhendar, 2015. Konsep Kerugian
Keuangan Negara Pendekatan
Hukum Pidana, Hukum Administrasi
Negara dan Pidana Khusus Korupsi,
Malang: Setara Press.
Tim Penyusun Modul Badan Diklat
Kejaksaan R.I, 2019. Modul Tindak
Pidana Korupsi, (Jakarta: Badan Diklat
Kejaksaan R.I.
Wartiningsih, 2014. Pidana Kehutanan
Keterlibatan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggara Kebijakan Kehutanan,
Malang: Setara Press.
Bambang Tri Bawono dan Anies
Masdhurohatun, 2011. Penegakan
Hukum di Bidang Illegal Logging Bagi
Kelestarian Lingkungan Hidup dan
Upaya Penanggulangannya, Semarang:
Jurnal hukum Vol XXVI, No. 2.
I Ketut Sundra, 2017. Pengelolaan Sumber
Daya Hutan, Denpasar: Paper presented
by Jurusan Biologi Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Udayana.
Muhammad Kurniawan, 2016. Penggelapan
Uang dan Surat Berharga oleh Pegawai
Negeri Sebagai Tindak Pidana Khusus
dalam Pasal 8 Undang-undang Tindak
Pidana Korupsi, Manado: Lex Crimen
Vol. 5/ No. 5.
Mohammad Sahlan, 2016. Unsur
Menyalahgunakan Kewenangan dalam
Tindak Pidana Korupsi sebagai
Kompetensi Absolut Peradilan
Administrasi, Jakarta: Jurnal Hukum Ius
Quia Iustum No. 2 Vol 23.
Nicken Sarwo Rini, 2018. Penyalahgunaan
Kewenangan Administrasi Dalam
Universitas Trunojoyo Madura
Undang-undang Tindak Pidana
Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum
De Jure.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tidak Pidana
Korupsi. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Kawasan Hutan.
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5432)
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601)
Program Perencanaan Pembangunan Tahun
-2004 Bab X tentang
Pembangunan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
/PUU-XIV/2016 tertanggal 25
Januari 2017
Putusan MARI Nomor 977K/PID/2004,
tanggal 10 Juni 2005 tertanggal 10 Juni
Putusan Pengadilan Mandailing Natal Nomor
/Pid.B/2007/PN.Mdl tertanggal 11
Juni 2008.
Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor
/Pid.sus/2012/PN.AB.
Putusan Negeri Masohi Nomor
/Pid.B/LH/2020/PN Msh tertanggal
Mei 2020
Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (BP2B, Kemendikbud),
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Kamus versi online/daring,
kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgu
nakan, diunduh pada Senin 16
November 2020.
Berita Harian Media Indonesia tertanggal
bulan Juni 2002.
Berita Harian Radar Banjarmasin tanggal 25
Februari 2003.
Siwalimanews, 18 Mei 2020, Kadishut
Maluku Harus Juga Dijerat di Illegal
Logging Serut, diakses dari
https://siwalimanews.com/kadishut-
Universitas Trunojoyo Madura
maluku-harus-juga-dijerat-di-illegallogging-serut/, diakses pada tanggal
November 2020 pukul 21.03
WIB.
DOI: https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11009
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Iniciolegis dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 .
Pengindeksan dan Abstrak:
Jurnal ini telah terindeks Google Scholar, Garuda.kemendikbud, Dimensions, Crossref