Analisis Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
Abstract
The purpose of this study is to understand and analyze the cooperation in the use of building assets in the XYZ Regency Government. This research uses descriptive qualitative method, the researcher tries to analyze the object of research in accordance with the facts in the field, process the data obtained from the informants and conduct observations and interviews and literature study. The results of this study indicate that cooperation in the use of these assets in terms of PAD is very small compared to the investment issued, and also found a lot of cheating in the management of this cooperation so that there is a strategy that must be done by the Government to optimize PAD by increasing the quality of human resources, and making improvements from themselves. and improvement of standard operating procedures (SOP).
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adha, Lalu Hadi, (2011), Kontrak Build Operate Transfer sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah dengan Pihak Swasta. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3
Amry, S, S 2014. Implementasi Kebijakan Manajemen Aset di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
Batara, A.M, dkk. Management of Assets In New Public Management Perspective (Case Study: Optimization Of land And Buildings Asset At Local Government Of Makassar City). Quest Journals. Journal of Re-search in Humanities and Social Science. Vol. 3 – Issue 8 8 2015 pp: 32-41. www.questjournals.org
Hanis, M, H dkk.2011. The Application of Asset Management In Indonesiaan Local Government. Journal of Corpoorate Real Estate. Vol. 13 No.1. 2011. Pp: 36-47
Hasfi, N, dkk. 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang). Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013
Kamayanti, A. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Reliogisitas. Yayasan Rumah Peneleh
Kolinug, M. S., dkk. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1. Maret 2015.
Liu, T, dkk. 2016. Identifying Critical Factors Affecting The Effectiveness And Efficiency of Tendering Process in Public-Private Partnership (PPPs): A Comparative Analysis Of Australia and China. International Journal of Project Management. Vol.34, Issue 4, My 2016. Pages 701-716
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektorpublik.Yogyakarta: Unit Penertbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Mahsyar, Abdul., (2015)., Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Asset Publik di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 12 No.1
Moleong, L, J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja Rosda Karya
Moleong, Lexy J.,(2012), Metodelogi Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung
Pekei, B, dkk. 2014. The Effectiveness Of Local Asset management (A Study On The Government Of Jayapu-ra). International Journal of Business and management Invention. www.ijtmi.org. Vol. 3 Issue 31. March 2014
Peraturan Pemeritah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemeritah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Posner, P, dkk. Public Private Partnership : Relevance of Budgeting. OECD Journal on Budgeting. Vol. 2009/1
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 ten-tang Pemerintahan Daerah
Riyono, S. Pemanfaatan Aset Daerah (Studi tentang pola kemitraan asset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. DIA Jurnal Administrasi Publik. Vol.11 No.2 Desember 2013.
Satriawan, A. 2015. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Tentang Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Singkawang. Governance. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No.3 Edisi September 2015.
Setiawan, T dan Sukma, F, E. Public Private Partnership as a Public Service Dilemma. International Journal of Administrative Science & Organization. September 2012 Vol. 3 Number 3
Siregar, D. D. 2004. Manajemen Aset : Strategi Penatataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Na-sional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah. PT. Kresna Prima Persada
Sulaeman, A. Rahman, dan Hasibuan, Abdurrozzaq., (2018), Kajian terhadap Fungsi Anggaran dalam Pem-bangunan Ekonomi Pemerintah Darah., Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol. 3 No. 1.
Sundari, M, dan Ma’rif,S. 2015. Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Keca-matan Banyumanik. Biro Penerbit Planologi Undip. Vol. 9 (2): 1963-1973. Juni 2013.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung. Penerbit Alfabeta
Surat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan antara Pemerintah Kabupaten XYZ dengan PT.SSS Nomor 188/03/433.032/2012 dan Nomor 002/XII/088.0229.002 tentang Pemanfaatan Barang milik daerah berupa “XYZ
Tumarar, D.I, dkk. 2015. Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohon. Jurnal EMBA. Vol. 3 No.4 Desember 2015, Hal: 654-662
Undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Wijoto dan Waloeja. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Pemanfaatan BMN Berupa KSP BGS/BSG Sesuai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan BMN
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6897
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Agung Prasetya, Siti Musyarofah, Bambang Haryadi
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.