PENGARUH E-PROCUREMENTTERHADAP TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE

Rieska Maharani, Ardi Hamzah

Abstract


The purpose of this research are to examine effect variables
about e-procurement of good governance. The respondents of the
research at Pemkot Surabaya. Purposive sampling technique is chosen
with criteria respondents at staff Pemkot Surabaya. Data has gathered
by questionnaires and documentation. Sample total is 66 respondent.
The result of research with partial regression indicate that cognitive
style significantly effect on result of effectiveness, efficiency,
competitive, transparency, rule of law, and accountability. The result
of research with simultaneous regression indicate that perception
about effectiveness, efficiency, competitive, transparency, rule of law,
and accountability . The value R
2
is 66,6% indicate that perception
about effectiveness, efficiency, competitive, transparency, rule of law,
and accountability 66,6% on result of good governance, while 33,4%
by other factors.


Keywords


effectiveness, efficiency, competitive, transparency, rule of law, accountability and good governance.

References


Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi

Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan

tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Effendi, Taufiq. 2007. Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance.

http://www.setneg.go.id. Diakses pada tanggal 21 Desember 2007.

Hamzah, Ardi. 2007. Analisa Good Governance Dan Value For Money Dalam

Perencanaan dan penganggaran Daerah.

Jasin, Moh dkk. 2007. Memahami untuk Melayani Melaksanakan e-Announcement

dan e-Procurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa.KPK.

Jakarta.

Kartikasari. 2007. Pengaruh e-Procurement terhadap Pengadaan Barang pada Bagian

Perlengkapan. Univ. Bhayangkara Surabaya

Keppres No.80 Tahun 2003. Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah.

Lubis, Todung Mulya. 2006. Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Transparency Internasional Indonesia. Jakarta.

Mardiasmo. 2003. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Peraturan Walikota Surabaya No. 14 Tahun 2007. Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah.

Pohan, Max H. 2000. Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good

Governance) dalam Era Otonomi Daerah.

Pratolo, Surya. 2007. Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasi Manajer,

Pengendalian Intern Terhadap Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Konferensi

Penelitian Akuntansi Sektor Publik Pertama. Surabaya

Putranto, Suryadhi Joko. 2007. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Menunjang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rahardjo, Agus. 2007. E-Governance Awards 2007. http://

www.wartaekonomi.co.id. Diakses pada tanggal 21 Desember 2007.

Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah. Penerbit Aksara Satu. Surabaya.




DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v4i1.1165

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Rieska Maharani, Ardi Hamzah

Creative Commons License

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.