IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI INVENTARIS OBAT DAN ALAT KONTRASEPSI BERBASIS WEB

Abstract

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia telah mampu memperoleh hasil yang memuaskan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Norma Keluarga Kecil yang bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, krisis ekonomi pada tahun 1997 telah mempengaruhi pelaksanaan program KB di tanah air. Banyak masyarakat tidak mampu membiayai pelayanan KB, membiayai ongkos transportasi ke klinik, dan atau membayar harga alat dan obat konstrasepsi (alkon). Pemerintah kesulitan menyelenggarakan pelayanan KB atau menyediakan alkon bersubsidi atau gratis, sehingga banyak pasangan usia subur (PUS) yang drop out. Pelayanan KB merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar, sehingga kementrian Kesehatan menetapkan KB sebagai salah satu program kesehatan wajib yang harus disukseskan. Pelayanan konstrasepsi masuk dalam daftar standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dilaksananakan dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan di Indonesia.Kementrian Kesehatan mengembangkan model sistem informasi KB kesehatan yang telah disosialisasikan sejak tahun 2007. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan sistem informasi inventaris KB kesehatan yang dapat membantu dalam pengolahan data obat dan alat kontrasepsi.

Kata kunci: Sistem Informasi, Keluarga Berencana, alat kontrasepsi.

ABSTRACT

Family Planning Program (KB) in Indonesia has been able to obtain satisfactory results. Public awareness of the importance of the happy and prosperous Small Family Norm (NKKBS) is increasing from year to year. However, the economic crisis in 1997 has affected the implementation of family planning programs in the country. Many communities can not afford to pay for family planning services, finance transportation costs to clinics, and or pay for the price of contraceptives and drugs (alkon). The government has difficulties in providing family planning services or providing subsidized or free alkon, so many couples of childbearing age (PUS) drop out. Family planning is one of the basic health services, so the Ministry of Health establishes KB as one of the mandatory health programs that must be succeeded. Constraseption services are included in the list of minimum service standards (SPM) that must be dilaksananakan and be the responsibility of all health personnel in Indonesia. Ministry of Health developed a model of KB health information system that has been socialized since 2007. This study aims to implement information systems KB health inventory that can assist in data processing of drugs and contraceptives.

Keywords: Information Systems, Family Planning, contraceptives.