OMBUDSMAN DAERAH DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH : STUDI KELEMBAGAAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY

Fikri Hadi, Farina Gandryani

Abstract


Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu fokus perhatian di Pemerintahan Periode Kedua Joko Widodo adalah Reformasi Birokrasi. Salah satu aspek dari reformasi birokrasi ini adalah pengawasan terhadap aparatur pemerintah dan pelayanan publik. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat sebuah lembaga yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Lembaga ini bertugas menilai dan memantau kinerja aparatur pemerintah dan pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.  Artikel ini akan membahas bentuk Lembaga Ombudsman DIY serta analisis terhadap lembaga ombudsman daerah dimasa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Ombudsman DIY mempunyai tugas yang hampir sama dengan Ombudsman Republik Indonesia akan tetapi tidak mempunyai hubungan struktural dengan Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga Ombudsman DIY adalah lembaga independen. Keberadaan Ombudsman Daerah dinilai lebih efektif dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi karena lebih dekat dengan daerah dan memahami karakteristik daerah setempat. Kedepannya, Harus terdapat pembenahan kelembagaan Ombudsman Daerah baik dari sudut pandang dasar hukum, aturan teknis maupun hubungan dengan Ombudsman Republik Indonesia.


Keywords


Ombudsman; Lembaga Ombudsman DIY; Pengawasan

Full Text:

PDF

References


Buku

Addink, G.H., Transparent Administration and Public Partipation, A Principle of Good Governance From A Comparative, dalam Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, 2008;

Asmara, Galang, Ombudsman Nasional, Cetakan Pertama, Laksbang, Yogyakarta, 2005;

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;

Atmadja, I Dewa Gede, Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2010;

Fuady, Munir, Perbandingan Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2010;

Hadjon, Philipus M. dkk., Hukum Administrasi dan Good Governance, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010;

Hutchinson, Terry C., Developing legal research skills : expanding the paradigm, Melbourne University Law Review, 32, 2008;

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Prenadanamedia Group, Jakarta, 2017;

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, Hasil Studi Evaluasi Kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Periode 2011 – 2016. Sekretariat MP3 (Yappika), 2016;

McCoubrey, Hillare dan White, Nigel D., “Text Book on Jurisprudence” 2nd edition, 1996;

Sirajudin, dkk, “Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Setara Press, Malang, 2016;

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya. Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Arie Gunarti, Peran Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta (LOD DIY) Terhadap Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Terhadap Pelayanan BLSM Di Yogyakarta), Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014;

Budi Suhariyanto, “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, Mimbar Hukum, 30 (3), Oktober 2018;

Dhenok Panuntun Trisuci Asmawati, Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015;

Dwiyanto Indiahono, “Gagasan Reformasi Birokrasi Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Dinamika Hukum, 11 (1), 2011;

Febria Nur Kasimon, Fungsi Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Dalam Kaitannya Dengan Independensi Lembaga Peradilan, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015;

Nurul Laili Fadhilah, “Urgensi Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 28 (2), Agustus, 2015;

Tyas Dian Anggraeni, “Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi”, Rechtvinding, 3(3), 2014;

Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Sumber Nisbah Online

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, “Jarak Kota Jambi (Kota Baru) ke Beberapa Ibukota Kabupaten dalam Propinsi Jambi (Km)” https://jambikota.bps.go.id/statictable/2017/04/12/152/jarak-kota-jambi-kota-baru-ke-beberapa-ibukota-kabupaten-dalam-propinsi-jambi-km-.html (diakses pada tanggal 29 Juli 2019);

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi di Provinsi Jawa Timur (km), 2016” https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/08/29/610/jarak-dari-ibukota-kabupaten-kota-ke-ibukota-provinsi-jawa-timur-km-2016.html (diakses pada tanggal 29 Juli 2019);

Ratna Mustika Sari, Eksistensi Ombudsman Daerah, Artikel Publikasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, http://lo-diy.or.id/eksistensi-ombudsman-daerah/ (diakses pada tanggal 21 April 2019).

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69;

Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ombudsman Kota Makassar, Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2008 Nomor 07.

Putusan – Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Simposium Hukum Indonesia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.