PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA TERHADAP DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA DI ERA REVOLUSI 4.0

Abstract

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa menganut asas desentralisasi asimetris. Artinya bukan pelimpahan kewenangan biasa tapi berbentuk pelimpahan kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Namun dalam perkembangannya, Indonesia mengahadapi tantangan untuk melakukan pembangunan hukum di era revolusi industri 4.0. yang lebih fokus pada pengembangan teknologi informasi (digital dan internet). Hal ini tentu akan mempengaruhi eksistensi dari keberadaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia.Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan yakni data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peranan hukum dalam pembangunan di Indonesia pada era revolusi industri 4.0 adalah dengan upaya penataan dan harmonisasi regulasi agar dapat mewujudkan tujuan hukum yang sebenarnya yakni menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.