PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAMUNIAGA DI KOTA MOJOKERTO

Abstract

Seseorang yang bekerja melayani pembeli di suatu toko atau swalayan atau dapat juga disebut sebagai karyawan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang tugas utamanya ialah melayani konsumen. Sebagian besar orang menganggap remeh pekerjaan tersebut. Dalam hal ini pramuniaga di Indonesia yang merupakan pekerja yang kedudukannya tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam undang undang tersebut tidak dijelaskan perlindungan hukumnya. Secara realitas banyak pramuniaga yang masih dibawah 18 tahun, memiliki jam kerja yang panjang, upah yang mereka peroleh hanya sekitar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 tiap bulannya. Dari persoalan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, Pertama, apakah pramuniaga termasuk dalam pemahaman pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Kedua, Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan pemenuhan hak-hak pekerja pramuniaga? Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dari berbagai sumber dinyatakan bahwa pramuniaga ini termasuk dalam pekerja formal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap para pramuniaga, masih banyak perusahaan baik kecil, menengah, maupun besar yang menganggap remeh pekerjaan pramuniaga ini, sehingga banyak sekali ketumpangtindihan yang terjadi antara hak dan kewajiban pekerja dengan perusahaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa empati, dan kurangnya pemahaman antar kedua belah pihak terhadap penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan.