TANGGUNG JAWAB AKULAKU ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ONLINE

Abstract

Aplikasi Akulaku merupakan pembiayaan konsumen secara online. Persoalan muncul saat tagihan sudah jatuh tempo, tetapi konsumen belum menerima barang, dan di aplikasi Akulaku ternyata ada konfirmasi bahwa konsumen sudah menerima barang. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian apakah tindakan Akulaku yang telah mewajibkan membayar angsuran meskipun harga barang belum dibayarkan merchant dapat dibenarkan dan siapakah yang bertanggung jawab atas belum dibayarkan harga barang kepada merchant. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dilakukan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Akulaku yang telah mewajibkan konsumen untuk membayar angsuran meskipun barang belum diterima oleh konsumen tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 1 / POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.