PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGIKUTSERTAKAN WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI HAK MEMILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE

Abstract

Adanya tindakan peserta pemilu yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) terkesan diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah dalam menegakkan peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pelaku tidak mengetahui bahwa terdapat aturan tentang larangan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye sehingga pelaku kurang takut dan leluasa mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu. Untuk itu diperlukan penegakan terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses kampanye Peserta Pemilu merupakan suatu tindak pidana yakni Pasal 280 ayat (2) UU tentang Pemilu. Tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan mengikutsertakan anak yang dilakukan oleh tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu yakni sengaja sebagai maksud dan memenuhi salah satu teori dari kesengajaan yaitu teori pengetahuan. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dari pelaku tindak pidana yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.