ATURAN TERKAIT PENETAPAN TERSANGKA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL

Abstract

Penelitian ini bertujuan melihat legalitas aturan terkait penetaoan tersangka pelaku penyebar berita bohong atau hoaks di internet (media sosial). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, meneliti aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini penetapan tersangka kasus hoaks atau berita bohong didasarkan pada Pasal 28 Yata (1) dan (2) UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15. Penggunaan Pasal 28 (1) UU ITE kurang tepat karena terdapat kalimat yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik. Istilah transaksi elketronik dgunakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (elektronic commerce). Penyebaran berita hoax di media sosial juga memliki karakteristik khas yang berbeda dari penyiaran berita bohong yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 karena syarat mens rea (kehendak) dalam frase dengan sengaja menerbitkan keonaran, patut dapat menyangka belum tentu terpenuhi. Karakter yang berbeda dalam penyebaran hoaks melalui media sosial dipengaruhi kemudahannya dari sisi teknologi. dari sisi subyek hukum, beberapa definisi cara publikasi dalam UU ITE dapat menjerat setiap pengguna internet karena tidak smeua pelaku mengetahui bahwa yang disebarkannya adalak hoaks. Perlu disusun aturan tentang penyebaran untuk memenuhi kepastian, kemanfaatan dan rasa keadilan.