INDEPENDENSI BANK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN BANK SISTEMIK SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016

Abstract

INDEPENDENSI BANK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN BANK SISTEMIK SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016

Rizky Eka Suci Ramadhani¹

Uswatun Hasanah²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id

Abstract

The contradiction in regulations between Law Number 9 of 2016 and Law Number 3 of 2004 has caused legal problems related to the independence of Bank Indonesia  in providing liquidity loans to systemic banks and in any case Bank Indonesia needs to coordinate with other institutions regarding the handling of systemic bank problems. This research is a normative study using a statute approach. The results show that the independence of Bank Indonesia is reduced, especially as the monetary authority in providing systemic bank liquidity loans because the coordinator of the Financial System Stability Committee (KSSK) is the Minister of Finance, while Bank Indonesia is only a member who has voting rights. rights, besides that Bank Indonesia must also coordinate with KSSK members. others are the Ministry of Finance, the Financial Services Authority (OJK), and the Deposit Insurance Corporation (LPS). What is meant by coordination between Bank Indonesia and the Minister of Finance is in determining the substance regarding the management of the KSSK, with the OJK in terms of determining a systemic bank, while with the LPS in terms of handling a systemic bank.

Keywords: Independence, Bank Indonesia, Prevention, Handling, Crisis

Abstrak

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2016, Bank Indonesia (BI) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berkoordinasi dengan lembaga lain membawa implikasi pada independensi kedudukan BI karena dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 diatur bahwa BI mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas atas kesulitan keuangan bank sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis. Adanya dua aturan tersebut memunculkan isu hukum terkait independensi BI dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik dan dalam hal apa saja diperlukan koordinasi BI dengan lembaga lain terkait penanganan permasalahan bank sistemik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Independensi BI menjadi tidak penuh khususnya sebagai otoritas moneter dalam pemberian pinjaman likuiditas bank sistemik  karena yang  menjadi koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah Menteri Keuangan, sedangkan BI hanya sebagai anggota yang memiliki hak suara, disamping BI juga harus berkoordinasi dengan anggota KSSK lainnya yaitu dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun substansi koordinasi antara BI dengan Menteri Keuangan adalah dalam hal menetapkan keputusan mengenai tata kelola KSSK, dengan OJK dalam hal menetapkan bank sistemik, sedangkan dengan LPS dalam hal penanganan bank sistemik.