HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM FORMAL

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan hukum islam dan hukum formal terkait adanya perkawinan beda agama,dan untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama itu sah atau hanya diperbolehkan. Penelitian dilakukan karena adanya orang yang melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. Sedangkan dalam undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Dalam pasal tersebut terkandung makna bahwa perkawinan dianggap sah adalah ketika perkawinan itu dilaksanakan menurut agamnya,entah itu agama islam, kristen, budha, hindu, konghucu ,dan agama lainya. Menurut kompilasi hukum islam tertuang dalam pasal 2&3 yang berbunyi perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakanya merupakan ibadah,perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah. Menurut kompilasi hukum islam syarat syahnya perkawinan diatur dalam pasal 4 yang berbunyi “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor .1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.