Criminal Aspects of Corruption Regarding Control of Regional Assets by Foundation X For Commercial Purposes

Asep Sapsudin, Asmaidar Asmaidar, Mohamad Dindin Hamam Sidik

Abstract


This study examines the criminal aspects of corruption in the control of Regional Government-Owned Assets (BMD) by Foundation X over the land formerly occupied by the Bandung Zoo. The research problem focuses on how the use of regional assets by a foundation for commercial purposes can be classified as a criminal act of corruption and how the law should be enforced. The foundation unlawfully managed and leased the land owned by the Bandung City Government without any formal agreement and failed to deposit the rental income into the regional treasury. This study employs a normative legal research method using a juridical-normative approach. The findings indicate that the actions in question fulfill the elements of a corruption offense: unlawful conduct, enrichment of oneself or others, and financial loss to the state, as stipulated in Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law. Legal enforcement through criminal prosecution, restitution, asset confiscation, and regulatory harmonization between the Foundation Law and BMD management regulations are crucial steps to prevent the recurrence of public asset misuse. Formulating stricter regulations and strengthening oversight mechanisms in regional asset governance.

Keywords: Corruption Crimes; Foundations law; Law Enforcement; Regional

                  Assets;


Keywords


Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang, Aset Daerah, Yayasan, Penegakan Hukum

Full Text:

PDF

References


Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bandung. (2024). Laporan hasil audit pengelolaan aset tanah Kebun Binatang Bandung. Pemerintah Kota Bandung.

Basri, H. (2021). Kajian Hukum terhadap Pengelolaan Aset Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Reusam, 9(1), 86–105. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nurhayati, I., & Siregar, F. (2020). Korupsi aset publik dalam perspektif UU Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 6(3), 311–330.

Pemerintah Kota Bandung. (2008). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008.

Pemerintah Kota Bandung. (2008). Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2007). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD. (2024). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35.

Putra, R. B., & Lestari, D. (2021). Penyalahgunaan wewenang dan implikasinya dalam tindak pidana korupsi aset daerah. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 225–240.

Rachman, T. A. (2022). Pengelolaan barang milik daerah dan tantangan akuntabilitas fiskal daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 9(1), 45–56.

Sari, N. P., & Wiranata, I. G. A. (2021). Reformasi hukum pengelolaan aset publik dalam perspektif administrasi negara. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 3(1), 1–14.

Sudikno, M. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (2001). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Yuliani, A., & Permana, H. (2023). Ambiguitas regulasi pemanfaatan aset daerah oleh badan nirlaba. Jurnal Kajian Hukum & Kebijakan Publik, 7(2), 99–113.




DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v20i2.32230

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Rechtidee is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting: