Studi Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Pengiriman TKI Berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 di Madura

devi rahayu

Abstract


Banyaknya kasus yang menimpa para TKI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan moratorium/penghentian pengiriman TKI. Pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara diambil sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi TKI. Dalam ketentuan UU No 39 Tahun 2004 pasal 81 ayat (1) membenarkan kebijakan moratorium yang diambil oleh pemerintah. Kenyataannya pemberlakuan moratorium di beberapa negara ternyata semakin meningkatkan jumlah TKI ilegal dan menambah pengangguran di daerah kantong TKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan kebijakan moratorium baik secara teori maunpun aturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif . Data yang  diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari studi dokumen. Sedangkan data sekunder didapat dengan menggunakan pendapat ahli hukum. Analisa data dilakukan dengan content analisis.

Kata kunci : moratorium, perlindungan, pengiriman TKI


Keywords


moratorium; perlindungan; pengiriman TKI.

Full Text:

PDF

References


Abdul Hakim G. Nusantara.1998; .Politik Hukum Indonesia; Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; Jakarta.

Apeldorn, Van L.J.; 1996; Pengantar Ilmu Hukum; Pradnya Paramita ; Jakarta.

Bagir Manan ; 2005; “Penegakan Hukum yang Berkeadilan”; Varia Peradilan; Tahun XX, Nomor 241; Penerbit IKAHI; Jakarta Pusat.

Braverman, H; 1974; Labor and Monopoly Capital: the Degradation of Work in the Twentieth Century, Monthly Review Press, New York and London.

Castles dan Miller, 2009, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 4th edition, New York: Guilford Press..

Douglas Massey, et al, 2008, Theories of International Migration: A Review and Appraisal

Friedman, L.M.; 1977; Law and Society, an Introduction; Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632.

Hikam, M.A.S.; 1990; “Perlawanan Sosial: Telaah Teoritis dan Beberapa Studi Kasus” dalam Prisma; Nomor 8 Tahun XIX.

Hadjon, Philipus, M,; 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Jayati Ghosh, Migration and gender empowerment:Recent trends and emerging issues, diakses dari http://www.networkideas.org/featart/mar2009/Migration.pdf, pada tanggal 27 Maret 2010, pukul 13.00 WIB.

Kartadjoemena, H.S.; 1996; GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan; UI Press, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Rechtidee is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting: