Penetapan Batas Luas Maksimum Penggunaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit : Pendekatan Analisis Sistem dan Analytical Network Process (ANP)

Bayu Kharisma, Mahra Arari Heryanto, Adi Nugraha

Abstract


This paper aims to analyze whether or not the extent of maximum land use for oil palm plantations is needed or not based on efficiency and equity aspects, considering that the commodity is a national strategic superiority. The methodology used in this study is System Dynamics and Analytical Network Process (ANP) for the Implementation of the Maximum Extent of Land Use for Oil Palm Plantation Businesses. Based on the system analysis approach, it can be identified that the determination of the maximum extent of land use in the oil palm plantation business must pay attention to the principles of fairness, efficiency principles and regulations and policies. The results of ANP calculations that the alternative policy that is a priority based on expert perceptions is the need to limit the extent of land use. Meanwhile, experts agree or accordingly that the limitations on the maximum extent of land use in oil palm plantation businesses in Indonesia are the most influential policy alternatives compared to not needing to be limited.


Keywords


extensive oil palm boundary designation; efficiency and fairness aspect; system analysis; Analytical Network Process (ANP); maximum land use limit

References


Biro Pusat Statistik. 2017. https://www.bps.go.id/index.php

Capricorn Indonesia Consult, 2000. Powdered Coffee Industry and Market in Indonesia. Indocommercial No. 246:3-22.

Commercial Global Data Research, 2016. Studi tentang Pasar dan Prospek Industri Minyak Sawit dan Turunannya di Indonesia. http://commercialglobaldataresearch.blogspot.co.id/2016/01/penawaran-buku-studi-tentang-kondisi.html

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Tinjauan Besaran Penanaman Modal Asing Pada Usaha Perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Tebu. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Teh. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Karet. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Kelapa. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Kopi. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Kakao. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Cengkeh. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Jambu Mete. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Lada. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017: Kapas. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Fadjar, U., Herman, dan Ivanovic Agusta. 2002. Identifikasi Konflik antara Perkebunan Besar dengan Masyarakat Sekitar. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.

Fadjar, Undang. 2007. Identifikasi Konflik antara Perkebunan Besar dengan Masyarakat Sekitar dan Potensi Pengembangan Modal Sosial untuk Mengatasinya. Tinjauan Komoditas Perkebunan. Vol 7 No 1 Juli 2007. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.

Fadjar, Undang. 2009. Penguasaan Lahan dan Implikasinya terhadap Diferensiasi Struktur Sosial dan Kesejahteraan Petani. Studi Kasus pada Dua Komunitas Petani Kelapa Sawit di Provinsi Riau. Jurnal Penelitian Kelapa Sawit. Volume 17, Nomor 3, Desember 2009.

Fadjar, Undang. 2009. Transformasi Struktur Agraria dan Diferensiasi Sosial pada Komunitas Petani. Studi Kasus Pada Empat Komunitas Petani Kakao di Propinsi Sulawesi Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam. Disertasi. IPB.

Haryono, M. N. 2011. Sejarah Perkembangan Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia. http://tehnikbudidayakelapasawit.blogspot.co.id/2011/09/sejarah-perkembangan-tanaman-kelapa.html

Hasyim, Wan. 1988. Peasant under Peripheral Capitalism. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Herman, dan Fadjar. 2000. Kajian terhadap Kinerja Penerapan Lima Pola Pengembangan Perkebunan. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia. Bogor.

INDEF. 20017. Mengurai Solusi Ketimpangan. Kajian Tengah Tahun INDEF 2017.

Ivanovic dan Fadjar. 2002. Konflik Perkebunan Mutakhir dan Manajemen Social di Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Joeniarto. 1980. Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Jogyakarta

Kansil, CTS. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Kantor Staf Presiden. 2017. Kesenjangan Sosial dan Respon Kebijakan Pemerintah. Makalah dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2017: Mengurai Solusi Ketimpangan. Jakarta

Kementerian Perindustrian. 2017. Pemerintah Siapkan Skema Integrasi Industri Hulu-Hilir. Siaran Pers.

http://www.kemenperin.go.id/artikel/17329/Pemerintah-Siapkan-Skema-Integrasi-Industri-Hulu-Hilir

Lay, A. dan P. M. Pasang. 2012. Stategi, dan Implementasi Pengembangan Produuk Kelapa Masa Depan. Prosfektif. Prosfektif, Vol 11. No. 1: 1-22.

Manan, Bagir. 1992, Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia, Indo Hill, Co. Jakarta, h.152.

Margrit, A. 2016. Pasokan Terbatas, Utilitas Pabrik Olahan Kelapa Menyusut. 05 September 2016. http://industri.bisnis.com/read/20160905/99/581181/pasokan-terbatas-utilitas-pabrik-olahan-kelapa-menyusut

Mubyarto. Dkk. 1992. Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan. Aditya Media. Jogyakarta

Muchsin. 2005. Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam. Jakarta.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2008. Seri Hukum Harta Kekayaan. Hak-Hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta.

Nasution, Lutfi. 2000. Pemberdayaan Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengelola Sengketa Agraria. Prosiding Pola Penguasaan Lahan dan Pola Usaha Serta Pemberdayaan BPN dan Pemda dalam Rangka Partisipasi Rakyat di sektor Perkebunan. Pusat Kajian Agraria – LP IPB. Bogor

Pakpahan, A. 2000. “Peranan HGU dalam Pengembangan Perkebunan Besar”, dalam E. Soetarto, et.al., Prosiding Lokakarya Pola Penguasaan Lahan dan Pola Usaha serta Pemberdayaan BPN dan Pemda dalam Rangka Partisipasi Rakyat di Sektor Perkebunan.

Pakpahan. A. 2016. Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Generasi ke II: Transformasi dari Ketergantungan ke Kemandirian Ekonomi dalam Teropong Perkebunan Pemerdekaan Indonesia. Media Perkebunan

Pakpahan. A. 2016. Abad ke 21: Apa Kebijakan Lahan untuk Perkebunan ? dalam Teropong Perkebunan Pemerdekaan Indonesia. Media Perkebunan

Sihombing, BF. Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta

www.property.net, diakses pada tanggal 20 November 2008.

Sita, Rai. 2014. Pertarungan Kuasa dan Legitimasi Klaim atas Sumber Daya Hutan (Kasus Hutan Sekitar Restorasi Ekosistem di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi). Thesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.

Sumardjono, Maria. 2008. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Soimin, Sudharyo. 2001. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Edisi Ketiga. Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Russel, James W. 1989. Modes of Production in World History. Routledge. London and New York

Sajogyo. 2002. Struktur Agraria, Proses Lokal, dan Pola Kekuasaan dalam E. Suhendar dkk. (penyunting) Menuju Keadilan Agraria. AKATIGA. Bandung

Setiawan. B. 1997. Konsep Pembaharuan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum dalam Dianto Bachriadi, dkk. (editor) Reforma Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan agenda Pembaharuan Agraria.

Shanin, Teodor. 1990. Defining Peasant. Essays Conserning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary World. Basil Blackwell. Cambridge.

Suprihatini, R. 2015. Analisis Supply Chain Teh Indonesia. Jurnal Penelitian Teh dan Kina, (18)2: 107-118.

Susanto, P. 2014. Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Industri Kopi, Kakao, dan Teh di Indonesia. www.kadin-indonesia.or.id/.../ RTD%20Kakao.../Bahan%20Presentasi%20Dirjen%20I

Suwismo, A. 2016. Database Industri Perkebunan Kelapa Sawit (Hulu - Hilir).

http://dataindustri.blogspot.co.id/2016/05/database-industri-perkebunan-kelapa.html

Tesfamariam, D., & Lindberg, B. (2005). Aggregate Analysis of Manufacturing Systems Using System Dynamics and ANP. Computers & Industrial Engineering, 49 (1), 98-117.

Toha, M. 2016. Solusi Optimalisasi Industri Tebu Rakyat. http://www.kompasiana.com/mochamadtoha/solusi-optimalisasi-industri-tebu-rakyat_579c68e2f692731a142957e0

Trade Statistics for International Business Development Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & Export values, volumes, growth rates, market shares, etc. 2017. www.trademap.org

Wiradi, G. 1984. Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria dalam Tjondronegoro (editor). Dua Abad Penguasaan Tanah. PT Gramedia. Jakarta.

Wolstenholme, E. F. (2003). Towards the Definition and Use of A Core Set of Archetypal Structures in System Dynamics. System Dynamics Review, 19 (1), 7-26.




DOI: https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i1.5272



Copyright (c) 2020 Media Trend

Creative Commons License

Mediatrend © 2015 - Journal of Economic & Development Studies | Development Economics Program - Faculty of Economics and Bussiness, Trunojoyo University