ASPEK HUKUM DAN EKONOMI DALAM PENETAPAN BATAS LUAS PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN SAWIT YANG SELARAS DENGAN ASAS EFISIENSI DAN BERKEADILAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Abstract

Peranan sub sektor perkebunan dalam penyediaan peluang berusaha/bekerja semakin penting mengingat jumlah penduduk Indonesia terus bertambah sedangkan peluang bekerja pada sub sektor lain tidak berlangsung pesat. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 255,5 juta jiwa dan 20 tahun kemudian (tahun 2035) akan menjadi 305,7 juta jiwa (BPS, 206). Sampai saat ini hampir setengah dari penduduk Indonesia tinggal di pedesaan yang tentunya akan mengandalkan perkebunan sebagai sumber pendapatannya.

Adapun tujuan dari kajian ini adalah melihat perlu atau tidaknya dilakukan penetapan batas izin usaha luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit dari sisi ekonomi dan hukum dengan memperhatikan aspek efisiensi dan berkeadilan, mengingat komoditas tersebut merupakan unggulan strategis nasional.

Metodologi yang digunakan dalam tinjauan ini dibangun dengan kerangka kerja System dynamics melalui Causal Loop Diagram (CLD) yang menunjukkan hubungan yang relevan dan feedback antara parameter model yang berlandaskan asas efisiensi dan asas berkeadilan. Selain itu, melakukan analisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatasan luas lahan pada usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisa peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Penetapan peraturan pembatasan luas maksimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit diterapkan pada 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan untuk jenis komoditas/ tanaman perkebunan kelapa sawit perlu dilakukan. Hasil berdasarkan dinamika sistem (system dynamics) menunjukkan bahwa penentuan batas luas maksimum penggunaan lahan pada usaha perkebunan kelapa sawit harus dilakukan dengan memperhatikan asas berkeadilan, asas efisiensi serta regulasi dan kebijakan serta mengutamakan kelestarian lingkungan. Penerapan asas berkeadilan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan lebih kompleks dibandingkan dengan penerapan asas efisiensi. Asas berkeadilan dibangun oleh aspek sosial, aspek teknis dan aspek ekonomi, sedangkan asas efisiensi lebih banyak ditentukan oleh aspek ekonomi.