Doktrin Business Judgment Rule Sebagai Perlindugan Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Negara

Abstract

Doktrin Business Judgment Rule sangat relevan bagi direksi, khususnya terkait dengan transaksi bisnis yang akan dilakukan dalam mengambil keputusan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi memiliki tanggung jawab besar dan sering menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan. Di satu sisi, mereka diharapkan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan, sementara di sisi lain, jika keputusan yang diambil salah, bisa dianggap merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Doktrin Business Judgment Rule terhadap Direktur Utama PT. Pertamina atas kerugian keuangan negara merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menjadikan Undang-Undang sebagai pusat kajianya, yang kemudian diproses menjadi analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Doktrin Business Judgment Rule bertujuan untuk melindungi sepenuhnya kewenangan direksi sebagai pengambil keputusan dalam bisnis perusahaan, sehingga menghindarkan intervensi pengadilan terhadap substansi keputusan yang diambil oleh direksi dan direksi suatu perusahaan tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan yang diambil, asalkan keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian merujuk pada pasal 1365 KUHPerdata yang mana mengatur perbuatan melawan hukum akibat kelalaian.