ANALISIS YURIDIS EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
Abstract
Ekonomi kreatif sektor pariwisata merupakan penciptaan nilai tambah ekonomi yang mengandalkan kreativitas manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi yang kemudian menghasilkan karya kekayaan intelektual dengan mempunyai ciri khas budaya lokal tempat wisata. Terdapat permasalahan persaingan usaha dalam ekonomi kreatif sektor pariwisata yaitu monopoli, pembatasan untuk masuk ke dalam pasar karena adanya persekongkolan, pembagian wilayah dan predatory pricing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan dan menggunakan metode analisa bahan hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan persaingan usaha tidak sehat mempunyai hubungan yang saling berkaitan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU Persaingan Usaha) yaitu hubungan secara yuridis formal, hubungan secara sistem kelembagaan struktur ekonomi dan hubungan filosofi secara konstitusi. Lebih lanjut ekonomi kreatif sektor pariwisata termasuk ketentuan yang dikecualikan dalam Pasal 50 Huruf H UU Persaingan Usaha dengan syarat memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun bila usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata telah dikategorikan usaha menengah dan besar secara aset ekonominya dapat dikenakan UU Persaingan Usaha jika terbukti melanggar ketentuan tersebut.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Apriani, Desi dan Syafrinaldi. (2022). Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4 (1).
Apriani, Desi dan Zulherman Idris. (2020). Relevansi Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia di Era Globalisasi Ekonomi. Jurnal Legislasi Indonesia 17 (4).
Artharini, Nadia Feby. (2022). Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2 (3) .
Fadhillah Meita. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. Jurnal Wawasan Yuridika 3 (1).
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2019). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lubis, Andi Fahmi. Dkk. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Techische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
Lubis, Andi Fahmi. Dkk. (2017) Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua). Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Purnomo, Rochmat Aldy. (2016). Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia. Surakarta: Ziyad Visi Media.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
DOI: https://doi.org/10.21107/il.v5i1.23447
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Iniciolegis dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 .
Pengindeksan dan Abstrak:
Jurnal ini telah terindeks Google Scholar, Garuda.kemendikbud, Dimensions, Crossref
.jpg){kind=logo}