Analisis Kontrak Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Saat Pemilukada

Rusdianto Rusdianto, Dewi Amalia, Gebi Misti, Indah Shofiyah

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan kontrak pengelolaan dana di Indonesia dengan menggunakan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada saat pemilukada. Penelitian dilakukan dengan membandingkan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai, dan belanja modal saat pemilukada dengan sebelum pemilukada dan setelah pemilukada pada daerah petahana yang kembali menang. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan belanja daerah yang bersumber APBD tahun 2017 (sebelum pemilukada), 2018 (saat pemilukada), dan 2019 (setelah pemilukada) dengan melalui uji wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan belanja hibah, dan belanja pegawai yang meningkat saat pemilukada, sedangkan belanja modal menurun saat pemilukada. Belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan meningkat setelah pemilukada. Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya memperkuat regulasi dan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah.

 

This research aims to examine the use of discretionary funds in Indonesia through local government spending in the regional budget during regional election periods. The study was conducted by comparing grant spending, social assistance expenditure, financial assistance, employee expenditure, and capital expenditure during regional election periods with those before and after the election in regions where the incumbent leader was re-elected. The sampling method used was purposive sampling. The comparison was made using financial expenditure data from the APBD in 2017 (before election), 2018 (during election), and 2019 (after election) testing with wilcoxon. The results indicate a tendency for increased grant and employee expenditure during election periods, while capital spending decreases during the election. Social assistance expenditure and financial assistance increase after the election. This research implies the importance of strengthening regulations and good financial governance in local government.


Keywords


Expenditure, Financial Assistance, Grant, Social Expenditure

Full Text:

PDF

References


Abadi, A. N. (2021). Analisis Rasio Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Barang Dan Jasa Sebelum Dan Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Pada Daerah Incumbent (studi kasus pemilukada tahun 2018 di Indonesia. Universitas Islan Negeri Walisongo Semarang.

Alvian, F. R. (2018). Analisis Pola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Sebelum dan Pasca Pemilukada pada Kepala Daerah Incumbent. Skripsi: Tidak dipublikasikan.

Amalia, C. R., & Pratolo, S. (2013). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi & Investasi 14(1), 1–13.

Ariyanto, D., & Dewi, A. A. (2019). Oportunistik Incumbent dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 41–55. https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p05

Auliyah, U., Suhairi, S., & Yeni, N. S. (2020). Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 62. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.117

Budianto, B., & Alexander, S. (2016). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(4), 844–851.

Choi, Y.-S., Kim, M.-O., Jung, H.-R., & Cho, H. (2021). Bargaining power and budget ratcheting: Evidence from South Korean local governments. Management Accounting Research, 53.

Darmawati, D., Damayanti, R. A., Pagalung, G., & Mediaty, M. (2019). Opportunistic Political Budget Cycle and Re-Election Incumbent. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 4(4).

Dharma, F., & Martani, D. (2016). Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada. SNA 19 Lampung.

Ghaniyar, E. M., & Qibthiyyah, R. M. (2021). Political Budget Cycle and Financial Losses: An Indonesian Case. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 7(2), 187–209. https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i2.668

Habibi, M., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2018). Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 269–282.

Halim, & Abdullah. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), 53–64.

Kawedar, W., Rohman, A., &, & Handayani, S. (2008). Akuntansi Sektor Publik.

Kustono, A. S., Pangestu, W., & Effendi, R. (2020). Analisis Perbandingan Pemanfaatan APBD Pos Belanja Di Daerah Pemilihan Petahana Dan Non Petahana. Jurnal Ilmiah Dosen 4(1), 18–41.

Lalvani, M. (1999). Elections and Macropolicy Signals: Political Budget Cycle Hypothesis. Economic and Political Weekly, 34(37).

Mahpudin, & Lestari, F. M. (2021). Pemilihan Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19: Praktik Politisasi Anggaran Dan Bantuan Sosial Oleh Calon Petahana. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2(2), 162–184. https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.202

Martha, D. (2016). Analisis Anggaran Belanja Daerah Sebelum dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Pada Daerah Incumbent Di Indonesia. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.

Mietzner, M. (2011). Illegal Campaign Financing In Indonesia’ s local Elections. Ifes 2004.

Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.

Pangestu, W. (2016). Analisis Politisasi APBD Dalam Pelaksanaan Pemilukada di Jawa Timur. In Bulletin of the Seismological Society of America, 106(1).

Prabowo, E. D. (2016). Pengaruh Faktor Politik dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia TA 2015. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer, 17(1), 147–159.

Priyono, S., & Wagner, N. (2018). Political Budget Cycles At Subnational Level: Evidence From Th e Indonesian Simultaneous Regional Election In 2015. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 2(3), 203-218.

Rohma, F. F. (2023). Urgensi Implementasi Penganggaran Elektronik (E-Budgeting) Pada Sektor Pemerintahan. JPA: Journal of Public Accounting, 3(1), 1-8.

Rohma, F. F. (2022). Mitigating The Harmful Effect of Slack: Does Locus of Commitment (Organizational Versus Colleague) Play a Role. International Journal of Business Science & Applied Management, 17(3).

Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. Journal of Indonesian Economy and Business, 38(1), 62-80.

Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Goverment Terhadap Korupsi. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 1(4), 431–450. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597

Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 4, 1–25.

Saragintan, A., & Hidayat, S. (2016). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011. Jurnal Politik, 2(1), 137.

Satria, R. Y., Fachruzzaman, & Robinson. (2013). Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dDalam Pencalonan Kembali Incumbent. Jurnal Fairness, 3(22), 285–312.

Setiawan, D., & Setyorini, E. (2018). Kajian Ekonomi & Keuangan Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Alokasi Belanja. 2(2).

Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political Budget Cycles In Indonesia At The District Level. Economics Letters, 120(2), 342–345.

Subaweh, I. (2008). Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah.

Suranta, S., & Pangarso, R. (2016). Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Uumum Kepala Daerah Tahun 2015. Journal & Proceeding FEB Unsoed, 6(1).

Wartiningsih. (2021). Apakah tata kelola pemerintahan dan struktur politik mampu menekan kecenderungan terjadinya korupsi di indonesia? Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 4(2), 88–106.

Wibhawa, H. S. H., Rusdianto, & Amalia, D. (2023). Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana di Indonesia. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 11(3).

Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. Owner, 6(1), 1016–1028. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710

Windarti, A. (2016). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah Dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. Repository UINJKT, Vol.2, 1–25. https://doi.org/10.4135/9781446279137.n517

Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 11(1), 75–91. https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05

Yuwani, I. I., & Handayani, S. (2011). Analisis Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah Incumbent Dan Daerah Non Incumbent Sebelum Dan Pada Saat Pemilukada (Studi Kasus Di Indonesia). Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.




DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i2.22845

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Rusdianto Rusdianto, Dewi Amalia, Gebi Misti, Indah Shofiyah

Creative Commons License

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.