EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENYALURAN RAHN(GADAI SYARIAH) (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI CABANG MALANG)

Abstract

Perkembangan syariah dimulai dengan dikeluarkannya
UU.No.7 tahun 1992 yang memberikan peluang bagi seluruh Bank dan
lembaga keuangan non-Bank untuk beroperasi dengan sistem syariah
atau bagi hasil (profit-sharing system). Dengan kesempatan itu,
Pegadaian juga mengeluarkan produk baru berbasis syariah yaitu gadai
syariah (rahn) dan karena semakin pesatnya permintaan akan Gadai
Syariah maka pada tahun 2002 mulai di terapkan pegadaian syariah,
dan pada tahun 2003 pegadaian syariah tersebut mulai dioperasikan.
Pegadaian pertama yang menerapkan sistem syariah adalah pegadaian
cabang Dewi Sartika. Hal ini sesuai dengan AL-Qur’an Surat (AL- Baqoroh
ayat 283). Agar tercipta suatu penyaluran rahn (Gadai Syariah) dengan
praktek yang sehat, maka perlu dilakukan sistem pengendalian intern
dengan baik. SPI merupakan kebijakan dan prosedur yang ada pada
perusahaan tersebut sebagai mekanisme untuk menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, sehingga
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Adapun penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Landungsari
Malang ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran apakah sistem
pengendalian intern penyaluran dan pelunasan rahn (gadai syariah) yang
diterapkan di Pegadaian Syariah Landungsari sudah memadai.
Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan penliti, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa secara umum Sistem Pengendalian Intern pada
Pegadaian Syariah Landungsari sudah baik. Akan tetapi masih perlu
perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan pada perusahaan. Adapun
beberapa kelemahannya adalah masih terdapat tugas ganda sehingga
hal ini berpeluang terjadinya manipulasi dalam pekerjaan atau bahkan
bisa terjadi kecurangan-kecurangan. Selain itu juga tidak terdapat
pelayanan kredit. Bagian ini sangat penting karena mengingat
kelengkapan data-data rahin sangat penting untuk menunjang kelancaran
pada saat penyaluran rahn. Sehingga kemungkinan terjadinya
kecurangan yang dilakukan rahin maupun dari pihak pegadaian syariah
Jurnal Infestasi
Vol. 4, No. 2, Desember 2008
Hal. 95 - 124  dapat diminimalisir. Jadi dengan adanya informasi dari hasil penelitian

diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pegadaian syariah
Landungsari dalam penyaluran rahn.