MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KHUSUSNYA PPN ATAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan)

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pendapatan negara
terbesar kedua untuk bidang penerimaan pendapatan dalam negeri
setelah pajak penghasilan. Dalam APBN 2009 PPN menyumbang sebesar
Rp. 249,5 Trillun atau sebesar 29,87% dari total Pendapatan Negara
(Depkeu, 2009). Tujuan penelitian ini adalah nntuk mengetahui
mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perusahaan
manufaktur yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pasuruan.serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pasuruan dalam meningkatkan penerimaan pajak
khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dengan jenis penelitian
ini penulis berusaha memaparkan atau menyajikan keterangan dan data
sebagaimana adanya tanpa mengadakan penambahan atau pengurangan
yang disertai analisis untuk data atau keterangan yang diperoleh.
Dari hasil penelitian dapat diketahui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pasuruan, meksnisme yang digunakan sudah baik tetapi yang
menyebabkan terjadinya penururnan penerimaan PPN pada tahun 2004
menjadi 36% disebabkan karena kurangnya fasilitas yang diberikan oleh
KPP Pratama Pasuruan sehingga Wajib Pajak merasa kesulitan untuk
melakukan kewajiban perpajakannya. Penurunan yang kedua terjadi pada
tahun 2007 sebesar 85% dari tahun sebelumnya yaitu 196% disebabkan
pada tahun tersebut banyak terjadi bencana alam yang melanda negara
Indonesia dan rencana pemerintah untuk menikkan harga harga Bahan
Bakar Minyak sehingga mempengaruhi tingkat pemebelian dan penjualan
barang, karena sebagian besar penduduknya adalah pedagang. Maka
memepengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama pasuruan.
Terlepas dari faktor tersebut juga dikarenakan adanya pelanggaran yang
dilakukan Wajib Pajak dapat dilihat dari diterbitkannya Surat Tagihan
Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurunnya
peneriman pajak selain disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari
pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan juga disebabkan oleh
faktor bencana alam yang melanda negara ini dan rencana pemerintah
untuk menaikkan harga BBM serta adanya pelanggaran yang dilakukan