Legal Problems of Cigarette Excise Enforcement In Province East Java

Abstract

Tingginya angka perokok aktif di Indonesia membawa implikasi serius terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi negara. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan pengenaan cukai rokok untuk menurunkan konsumsi rokok dan mengalokasikan pendapatan cukai untuk penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan masyarakat melalui konsep earmarking tax. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi penegakan hukum cukai rokok di Provinsi Jawa Timur, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman, yaitu dengan mereduksi data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi peraturan pengelolaan dana cukai rokok untuk penegakan hukum di Provinsi Jawa Timur belum berjalan optimal karena adanya ketidaksesuaian antara alokasi dana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 dengan praktik di lapangan. Pemerintah daerah seringkali mengalokasikan dana berdasarkan prioritas daerah yang lebih mengutamakan sektor lain, sehingga dana untuk penegakan hukum tidak memadai.