Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Empat Kabupaten Di Madura 2015-2019
Abstract
Menganalisis tingkat rasio kapasitas keuangan daerah dari empat kabupaten di Madura, dalam periode 5 tahun antara 2015-2019, adalah fokus utama dari penelitian ini. Rumus utama rasio untuk menilai kinerja kapasitas keuangan kabupaten digunakan dalam penelitian ini. Lebih dari itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang kemudian diolah dengan menggunakan berbagai rumus yang sudah dikenal. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) Dalam hal Derajat Desentralisasi Fiskal, keempat kabupaten di Madura masih bergantung pada pemerintah pusat; (ii) Dalam hal Kemandirian Keuangan Daerah, keempat kabupaten di Madura masih sangat bergantung pada pemerintah pusat; (iii) Dalam hal Efektivitas dan Efisiensi Daerah, keempat kabupaten di Madura melakukan efektivitas keuangan daerah yang cukup efektif, serta dalam hal Efisiensi Keuangan Daerah; (iv) Dalam hal Rasio Kegiatan Belanja Daerah, seluruh kabupaten di Madura memiliki proporsi belanja tidak langsung yang lebih tinggi dibandingkan belanja langsung.
Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Regional, Desentralisasi Fiskal,
Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah dan Belanja Daerah, Kabupaten Madura
Full Text:
PDFReferences
Ananda, C. Fajri.2002.Problemsof theImplementation of Fiscal Decentralizationin Regional Autonomy:The Case of MalangMunicipalityandTrenggalek District.Center for Institutional Reformand theInformal Sector (IRIS),University ofMaryland at College Park.
Arham, Muh. A. 2014. Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 18(4), 431-451.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2015, Laporan Realisasi Anggaran. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016, Laporan Realisasi Anggaran. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, Laporan Realisasi Anggaran. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018, Laporan Realisasi Anggaran. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019, Laporan Realisasi Anggaran. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2019. Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur 2018. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.
Halim, Abdul. 2002. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Jakarta.
Halim, Abdul. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Hartoyo, Nafsi. 2017. Kendala peningkatan pendapatan asli daerah. Jurnal Pendidikan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 1-39. Diakses dari: https://berkas.dpr.go.id/ pada tanggal 1 September 2021.
Mahardika, I. G. N. S., Suryaadi, G. N., & Artini, L. G. S. (2012). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Denpasar. Universitas Udayana.
Mahmudi. 2007. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. 2009. Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005–2008, dalam Abimanyu dan Megantara, (ed): Era Baru Kebijakan Fiskal, Penerbit Kompas.Jakarta.
Nugraha, Yoga Nurdiana. 2019. Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Diakses dari: https://www.kemenkeu.go.id/ publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan desentralisasi- fiskal-di-indonesia/ pada tanggal 1 September 2021.
Oates, Wallace. E. 1972. Fiscal Federalism.Harcourt Brace Jovanovich. New York.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomer 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Refbacks
- There are currently no refbacks.
