EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Suatu Analisis Partisipatif)

Abstract

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi konsekuensi logis dalam konsep negara kesatuan. Artinya MHA memiliki kedudukan yang setara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terlegitimasi hak mereka secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 tentu berimplikasi negara wajib untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemberdayaan sama seperti dengan masyarakat pada umumnya. Perkembangan abad 21 saat ini telah memasuki dalam revolusi industri 4.0 yang pada intinya terkonsentrasi pada pengembangan digitalisasi dan internet. Menjadi tantangan kita bersama bagaimana menyiapkan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk siap dalam perkembangan yang demikian, tidak terkecuali MHA yang sering hadir hanya sebagai objek dalam penyelenggaraan negara. Keberpihakan pemerintah harus mampu menghadirkan regulasi yang dapat mengakomodir semua kepentingan rakyatnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dengan menjelaskan mengenai permasalahan sesuai dengan judul penelitian dalam analisis regulasi. Negara harus mampu mewujudkan MHA tidak hanya menjadi objek dari perkembangan revolusi industri 4.0, namun kehadiran negara harus mampu menciptakan MHA tidak hanya menjadi objek sekaligus subjek dalam revolusi industri 4.0, dengan demikian MHA akan siap baik menghadapi revolusi industri 4.0 maupun bonus demografi, jika demikian dapat dimanfaatkan maka cita cita Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya akan tercapai.