KONSEP ECOCRACY SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELANGGARAN REKLAMASI PASKA PENAMBANGAN

Abstract

Terdapat 3500 titik lubang pasca penambangan batu bara di Kalimantan Timur atau setidaknya 8 juta hektar lahan pasca penambangan di Indonesia hingga saat ini belum dilakukan reklamasi. Akibatnya, rentang 2011 -2018, terdapat 32 orang meninggal di Kalimnatan Timur yang didominasi anak-anak, dan secara nasional tercatat 115 jiwa meninggal akibat tenggelam di lubang bekas tambang. Ini tentu sangat memperihatinkan mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan reklamasi paska penambangan. Bahkan, ada uang jaminan yang ditahan sebagai komitmen pelaku usaha untuk memulihakan dan memperbaiki lahan sesuai dengan peruntukannya. Pelaksanaan pengawasan reklamasi merupakan wewenang pemerintahan sesuai wilayah kewenangannya, dan jika reklamasi tidak dilakukan oleh pengusaha, pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan dana jaminan reklamasi. Semestinya, jika pengawasan dilakukan dengan benar tidak perlu ada ratusan jiwa yang meninggal sia-sia. Sayangnya, kepentingan lingkungan hidup seringkali diabaikan dan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik, berbagai aturan tentang lingkungan hidup dan reklamasi paska penambangan harusnya mampu memaksa pihak-pihak terkait untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Atas persolaan darurat ini, konsep ekokrasi muncul sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.