PENGATURAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENANGANI KASUS TERORIS DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Abstract

Terrorisme merupakan sebuah tindak kejahatan kemanusiaan yang belakangan ini sedang maraknya terjadi di Indonesia. Sehingga membuat Pemerintah Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Tindak Pidana Terrorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme, pemerintah membentuk beberapa lembaga negara dalam menangani Tindak Pidana Terorisme, tetapi pada pelaksanaannya lembaga-lembaga yang terbentuk sebagai penanganan terorisme dalam menjalankan tugasnya tidak efektif karena terbatas pada wewenang dan kedudukan, hal ini menarik untuk diteliti sebab sering terjadi nya kekeliruan dalam suatu lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pengaturan dan kewenangan masing-masing lembaga negara dalam menjalankan tugas menangani Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pengaturan dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang menangani kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia jika ditinjau dalam sistem hierarki perudang-undangan yang memiliki pengaturan lebih tinggi adalah BNPT, sedangkan dalam kewenangan penyelidikan ialah Densus AT 88, dikarenakan tugas dan Fungsi Densus AT 88 sebagai penindakan dalam kasus Tindak Pidana Terorisme, sementara BNPT berperan sebagai deradikalisasi dalam Tindak Pidana Terorisme.