OPTIMALISASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Abstract

Pailit merupakan keadaan dimana Debitur tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dengan dijatuhinya putusan pailit terhadap Debitur maka ia tidak lagi cakap untuk menguasai harta kekayaannya, dan kekuasaan itu akan jatuh pada tangan Kurator. Diberikannya wewenang mengurus dan memberesakan harta pailit kepada Kurator membuat pelaksanaan tugas Kurator menjadi suatu kunci utama dalam penyelesaian kepailitan, karena kepailitan itu ada untuk menjamin Kreditur dan Debitur memperoleh hak-haknya. Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU mengamanatkan fungsi Kurator salah satunya kepada Balai Harta Peninggalan (Selanjutnya disebut BHP). Meskipun UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur bagaimana tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari Kurator, namun kenyataannya bertindak sebagai Kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam undang-undang, dan seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data dari dari bahan hukum maupun data primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi BHP Surabaya sebagai Kurator dan hambatan yang dihadapi oleh BHP Surabaya sebagai Kurator dalam pemberesan harta pailit. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi BHP Surabaya sebagai Kurator telah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memang menghambat dari awal pengurusan maupun ketika pemberesan harta pailit itu sendiri. Untuk mengatasi segala hambatan tersebut, Balai Harta Peninggalan Surabaya telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar kepailitan dapat selesai dengan mengedepankan kepentingan Kreditur dan Debitur.