PROBLEMATIKA HUKUM ATAS PENGELOLAAN DANA UMAT

Abstract

Wacana penggunaan dana haji dan zakat untuk keperluan pembangunan infrastruktur serta rencana melakukan pemotongan zakat atas gaji PNS untuk menjadi bagian dari pemasukan negara menimbulkan pro maupun kontra. Isu tersebut dibahas dengan metode penelitian doktrinal. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rencana pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur negara dilatarbelakangi masa tunggu yang cukup lama sehingga dana haji lebih bermanfaat jika diinvestasikan. Masa tunggu yang lama memunculkan penyediaan fasilitas pembiayaan haji oleh Bank Syariah yang sebenarnya kurang tepat sebab menunjukkan calon jamaah haji tidak memenuhi istatha’a (kecukupan) ekonomi. Hal ini didasari akad pembiayaan ini berbasis qardh (utang) dan masih  terdapat pengenaan denda keterlambatan yang memunculkan isu riba. Dana yang dibayarkan oleh umat inilah yang disetorkan pada rekening penampungan haji untuk dikelola. Pengelolaan dana haji maupun zakat dikoordinir oleh Badan Pemerintah. Ketika Pemerintah berencana memanfaatkan sebagai bagian pemerimaan negara maka potensi penyalahgunaan dana dan keraguan pemanfaatan dana sesuai prinsip syariah.