KEABSAHAN GELAR PERKARA TERBUKA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Abstract

Basuki Tjahaja Purnama diduga melakukan penistaan agama karena pidatonya yang menyinggung AL-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Rebuplik Indonesia melakukan penyidikan terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Dalam proses penyidikan tersebut dilaksanakan gelar perkara secara terbuka. Gelar perkara secara terbuka dilaksanakan atas permintaan Presiden Jokowi. Gelar perkara diatur menjadi dua bagian, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara terbuka kasus Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam gelar perkara khusus. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya terjadi ketidaksahan proses rangkaian penyidikan dalam gelar perkara secara terbuka kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Sifat pelaksanaan gelar perkara memang tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tetapi penyidikan seharusnya dilaksanakan secara tertutup guna melindungi bukti-bukti tindak pidana, Akibat hukumnya Basuki Tjahaja Purnama dapat mengajukan Praperadilan karena penetapan tersangka yang dilakukan terhadapnya tanpa dasar hukum.