PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PELAKU DEWASA (Studi Putusan Nomor 09/PID.SUS.ANAK/2018/PN SPG)

Abstract

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum marak sekali terjadi di Indonesia. Sistem peradilan anak telah diatur pada UU 11/2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengatur secara spesifik mengenai kategori anak. Penelitian ini akan menganalisa Putusan PN Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dimana kasus posisinya pelaku berumur 16 (enam belas) tahun sudah mempunyai istri dan telah memiliki seorang anak. Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam peraturan perundang-undangan yang lain batas kedewasaan dilihat dari umur dan sudah kawin atau pernah kawin. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sah tidaknya kewenangan Pengadilan Negeri Sampang yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku yang sudah dewasa. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg tidak sah yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku dewasa karena dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam Pasal 50 yang berbunyi Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Serta banyak teori dan asas kedewasaan seorang diukur pada seseorang yang sudah kawin atau pernah kawin, cakap hukum dan mampu bertanggungjawab pada apa yang diperbuatnya. Yang terpenting bahwa putusan ini dapat menimbulkan implikasi putusan pidana yang tidak adil karena hakim melihat pelaku adalah seorang anak yang mana hukuman pidananya lebih ringan daripada orang dewasa.