KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS KESALAHAN PE,BACAAN RESEP DOKTER OLEH APOTEKER YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PASIEN
Abstract
Seorang apoteker ketika melaksanakan pekerjaannya kadangkala melakukan kesalahan dalam pembacaan resep dokter, sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana atas kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker yang menimbulkan kerugian pada pasien. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah legal research serta menggunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan kesalahan interpretasi resep dokter oleh apoteker. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh apoteker dalam pembacaan resep dokter merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHPidana dan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan bentuk kesalahan berupa kelalaian.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Moeljatno, 1988. Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Peter Mahmud Marzuki, 2013. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana.
Soesilo, 1989. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bandung, Karya Nusantara.
Veronica Komalwati, 2002. Peranan Informed Constant dalam Transaksi Terapeutik Cetakan Ke 2, Bandung. Citra Aditya Bakti.
Sumber Nisbah Online
http://www.nydailynews.com/news/national/brain-surgery-patient-dies-wrong-drugarticle-1.2038982
Pukul 13:18 WIB>
https://Wonkdermayu.Wordpress.Com/Artikel/Malpraktek-Dan-Pertanggung jawaban- Hukumnya “Malpraktek Dan Pertanggungjawaban Hukumnya”
Peraturan Perundangan-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara Nomor: Per/ 07/M.Pan/ 4 /2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Simposium Hukum Indonesia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.