ASPEK PIDANA PEMBUATAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) SELAIN OLEH KORLANTAS POLRI

Abstract

Kendaraan bermotor digunakan sebagai alat transportasi manusia untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari Dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, masih banyak di temukan kendaraan yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau TNKB yang sesuai dengan standartnya. Pelanggaran pembuatan plat nomor kendaraan yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaku usaha perseorangan, dengan mudahnya menjadikan masyarakat terus menerus melakukan jual beli plat kendaraan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus menunggu TNKB resmi dari Korlantas Polri. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seolah-olah menunjukkan pemakaian TNKB hanya di bebankan kepada penggunanya atau pemilik kendaraan bukan kepada oknum pelaku usaha perseorangan pembuatan illegal TNKB.

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu mempelajari tentang penelitian hukum normatif, bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha pembuatan TNKB melanggar pasal 55 KUHP, Karena dalam Pasal 55 pelaku merupakan orang yang turut melakukan, artinya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku disini sudah melaksanakan pembuatan TNKB yang disuruh konsumen yang memesan TNKB dan melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dalam pembuatan TNKB itu sendiri, sudah ada syarat dan aturan yang mengatur baik dari segi bahan dan ukuran.