KEABSAHAN DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT YANG MENJADI DIREKTUR PERUSAHAAN LAIN
Abstract
This journal entitled "Validity of the Director of Corporate Bankruptcy The Become Director of Companies", originating from legal conflict that occurs between the requirements to become directors that requires not been declared bankrupt under Article 93 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company with the consequent bankruptcy the only limit debtors to manage and master the wealth contained in Article 24 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligation, the formulation of the problem: 1. Why did the director of the bankrupt company can not be a director in another company ? 2. What legal remedies for directors at the company bankrupt in order to become a director in another company?. Normative methods underlying the writing of this, with statute approach, conceptual approach, and case approach.
This study stems from obscurity as a result of bankruptcy, especially regarding the rights of the insolvent company directors can not be a director in another company within a period of 5 (five) years after being declared bankrupt.
This study suggests that the terms barring a bankruptcy of directors to become directors in the company of other conflicts with settings that declare bankruptcy as a result of the bankruptcy of a ruling not only on wealth alone. It is also contrary to the basic concept of civil rights. Legal effort to do ever declared bankrupt directors to become directors of the company other is to conduct a tort lawsuit to the notary and the Ministry of Justice and Human Rights. Ministry of Justice and Human Rights can be sued also in the State Administrative Court because it is not in accordance with the General Principles of Good Governance.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2008
Ais, Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2010
Fuady, Munir, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
Etika Profeis hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus, Citra Aditya Bakti, 2005
Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M. Stroink, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
Hartono, Sri Redjeki, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2012.
Hoff, Jerry, Indonesian Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta, 1999
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Prasetya, Rudhi , Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003
Rido,R.Ali, Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2001
Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011
Subhan, M Hadi , Hukum Kepailitan (prinsip, norma, dan praktik di peradilan), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
Widiyono, Try, Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Gatra Setya El Yanda, Pembatasan Hak Debitor Pailit Untuk Mnejadi Direksi Perseroan Terbatas, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015
Wiwik Sriwiyati, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003
Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni : Bandung, 1989
Rista Rama Dhany, “Siapakah Rudy Setyopurnomo, Sang Bos Baru Merpati ?”, www.finance.detik.com, 16 Mei 2012, dikunjungi pada tanggal 12 November 2012
Angga Aditya, ”Daftar Maskapai Penerbangan Indonesia yang Sudah ‘Bangkrut’”, www.finance.detik.com, 31 Januari 2013, dikunjungi pada tanggal 12 November 2015
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Prof. R Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.5269
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Rechtidee is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexing and Abstracting:
