PENGAJUAN DAN PEMBERIAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
Abstract
This paper aims to analyze the mechanism for submitting and granting restitution as the responsibility of perpetrators of crimes. This is to fulfill the rights of children who are victims of criminal acts. The implemented provisions governing the submission and granting of restitution are regulated in PP No. 44 of 2008 and PP No. 43 of 2017. However, the implementation of the restitution provision,which is the right of the child (victim), has not been fully implemented due to a lack of maximum assistance by the relevant government, such us fulfilling the rights of victims to obtain rehabilitation, compensation and restitution as a form of protection of children after the occurrence of a crime for the loss suffered by the child and / or the family of the victim. This study uses doctrinal research (doctrinal legal research), while the approach used is (socio-legal studies) an effort to explore a problem by not only fulfilling the study of legal norms or doctrines, but also looking comprehensively at the context of norms and enforcement. The results showed that the submission of restitution stipulated in Government Regulation No. 43 of 2017 outlines that restitution is a compensation payment charged to the perpetrator based on a court decision. It has permanent legal force for material and immaterial losses suffered by the victim or his family, as in the case of giving restitution for a non specifically regulated the period of payment and a rejection of payments from perpetrators of sexual crimes.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Lilik Mulyadi, 2010, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Bandung : Mandar Maju.
Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : Refika Aditama.
Muladi,2002,”Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Widiyono, Dkk, 2016, Penanganan Anak Korban ; Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform.
Yulia, Rena. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Alvianto. R.V. Ransun, 2012, Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, Lex Crimen Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Helmy Hakim, Muhammad, 2016, Pergeseran Orientasi Penelitian hokum : Dari Doktrinal ke Socio Legal, IAIN Antasari Banjarmasin.
Marasabesy, Fauzy, 2015, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Renaldi P, Bahewa, 2016 ,Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia, Lex Administratum Volume IV, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Simamarta, Rikardo, 2006, Socio Legal Studies dan Pembaharuan Hukum, Digest Law, Society & Development.
Sibua YP, Haris, 2017, Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Volume IX, Pusat Penelitian dan Badan Keahlian DPR RI.
Wiguno, Ario Ponco 2013, Kajian Viktomologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
Wahyu Ningsih, Sri Endah, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Tindak Pidana kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini., Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3., Fakultas Hukum UNISSULA.
Fathan Qorib, 2017,ini poin-poin pp pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, hukum online(Di akses 18 November 2018)
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59eef5e356c54/ini-poin-poin-pp-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana.
Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana (2017) (Di akses 28 November 2018) https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1526/restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak.
DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4768
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Rechtidee is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexing and Abstracting:
