Politik Hukum Pengupahan : Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Abstract
Abstrak:
Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) didasarkan pada Kebutu- han Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang diar- ahkan pada pencapaian KHL. Permasalahan yang muncul adalah adanya “tolak tarik” antara pekerja dan pengusaha dalam penghitungan UMK dan tuntutan kenaikan Upah Minimum setiap tahun dari pekerja diikuti ancaman dan tindakan anarkis. Tulisan ini hendak mengkaji dari kriminologis dampak terkait penetapan UMK bagi pekerja maupun pengusaha. Sebagai pisau anali- sis akan digunakan teori anomie, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmi- grasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Kata kunci: politik hukum, upah minimum dan tenaga kerja
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Daftar Rujukan
Literatur:
A. Muktie Fajar, 2001, Kapite Selek- ta Politik Hukum, Politik Hukum Di Indonesia, Malang, Program Pascasarjana Univer- sitas Brawijaya.
Mulyana W. Kusumah, 1986, Pers- pektif, Teori dan Kebijaksa- naan Hukum, Jakarta : Rajawali.
Lubis M. Solly, Politik Hukum Dengan Pendekatan Budaya, Kuliah Perdana pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tanggal 12 September 1999.
Bernard L. Tanya, 2011, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Yogjakarta :Genta Publishing.
Moh. Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indone- sia, Yogjakarta : Gama Media.
Nikolas Simanjuntak, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia.
IS. Susanto, Diktat Kriminologi,
, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Se- marang.
Made Darma Weda, 1996, Krimi- nologi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
William III, Frank P dan Marilyn McShane, 1988, Criminologi- cal Theory, New Jersey : Prince Hall.
Ismantoro Dwi Yuwonoi, 2014, AHOK, Dari Kontroversi ke Kontroversi, Yogjakarta : Media Pressindo.
Peraturan perundang-undangan:
UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Keputusan Presiden RI Nomor 107
Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor 7
Tahun 2013 tentang Upah
Minimum.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor 13
Tahun 2012 tentang Kom- ponen dan Pelaksanaan Taha- pan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Sumber lainnya:
(ht t p: / / b i sni s.l i put a n6 .c om / read/2137106/umk-2015-un- tuk-jawa-tengah-naik-1496, diakses Senin, tanggal 28
September 2015 pukul 20.30 wib.
Kompas, 22 Oktober 2015
Kompas 8 September 2015
Kompas, 16 Oktober 2015
Suara Merdeka, 16 Oktober 2015
DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1139
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Rechtidee is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexing and Abstracting:
