Mekanisme Pemeliharaan Aset dalam Pengelolaan Barag Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

Mohammad Faizal Amir, Mohamad Djasuli

Abstract


The purpose of this study is to investigate the process of maintenance and asset management area, knowing the efforts undertaken to optimize the utilization in the asset management area in Sumenep regency. This research uses descriptive qualitative research method. The primary data obtained through interwiew committed against Ka.Bid the procurement of goods, used in the form of legislation, evidence, history and other data that acts as a support in this study.The data collection  procedures by interview and documentation. Based on the data obtained from the Health Department of Sumenep, in the maintenance and management as well as efforts to optimize the utilization of the property of local government Sumenep Regency has been guided by the Regulation number 17 in 2007. There was also the need for better coordination to realize the smooth conduct maintenance management property in the District of Sumenep.


Keywords


Maintenance; Regional Property

Full Text:

PDF

References


Hadinata, Acep. 2011. Bahan ajar Manajemen Aset. jakarta Sekolah Tinggi Akunansi Negara.

Lorens Bagus. 1996 Kamus Filsafat.

Jakarta: Gramedia. p. 612-613. Mekanisme, Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/M ekanisme?oldid=8032772 Kontributor: BP86Johanes

Moleong, Lexy J. 201 metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung PT Remaja Rosdakarya.

Sugiono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit Alfabeta, Bandung CV Alfabeta

, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

, Peraturan otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004

, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004.

, Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah

, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

, Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 6 tahun 2006 Tentang pengeloloaan barang milik daerah

, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

, Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah




DOI: https://doi.org/10.21107/pamator.v9i2.3370

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Mohammad Faizal Amir, Mohamad Djasuli

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo by Universitas Trunojoyo Madura is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Terindeks oleh: