PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP POLITIK KETENAGAKERJAAN DALAM PERGURUAN TINGGI
Abstract
Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia belum menemukan bentuk yang jelas dan tegas. Politik hukum ketenagakerjaan yang permanen (UUD RI tahun 1945, nilai-nilai Pancasila dan kebiasaan) telah ada sejak awal kemerdekaan, namun penerapannya ternyata dipengaruhi oleh konstelasi politik yang ada dalam setiap rezim pemerintahan, khususnya yang dalam penelitian ini dikaji terhadap politik ketenagakerjaan dalam dunia perguruan tinggi.Tujuan dari penelitian ini adalah : a) mengkaji aspek politik dalam bidang ketenagakerjaan terhadap Perguruan Tinggi, dan b) mengetahui sejauh mana hukum dapat diterapkan dalam politik ketenagakerjaan di Perguruan Tinggi, khususnya yang berkaitan dengan upah. Dalam Penelitian ini akan dikaji menggunakan metode yuridis normatif dan dalam perjalanan diperlukan metode empiris, khususnya tentang politik dan hubungan ketenagakerjaan di lingkungan Perguruan Tinggi, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ishak Arep, Hendri Tanjung, Jakarta 2003, Manajemen Sumberdaya Manusia, Universitas Trisakti.
Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Bandung 2001, Kompilasi
Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti
M. Yahya Harahap, Jakarta 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika
Titik Triwulan Tutik, Jakarta 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia,
Prestasi Pustaka
Payaman Simanjuntak, Jakarta 6 Agustus 2008, APU, Pedoman Pengupahan Dikaitkan Dengan Produktivitas, Makalah disampaikan pada Pertemuan Ditjen Binalatan dan Ditjen PHI.
Agusmidah, 11 Mei 2013, Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Makalah disampaikan melalui http://www.politik.com
Bomer Pasaribu, 2014, Membangun Politik Ketenagakerjaan dari Aspek Hak Asasi Manusia, Makalah disampaikan melalui http://www.politik.com
Buku ketiga KUH Perdata/BW
Undang undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/serikat buruh
Permenaker No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Kepmenakertrans. No.Kep-226/Men/2000
Kepmenakertrans No. 48/Men/IV/2004 jo Kepmenakertrans No. 08/Men/III/2006 tentang perubahan Kepmenakertrans No. Kep 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP Serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB.
DOI: https://doi.org/10.21107/pamator.v7i1.3102
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Tuti Handayani
![Creative Commons License](http://licensebuttons.net/l/by-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo by Universitas Trunojoyo Madura is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.