Alternatif Kebijakan Daerah Pengiriman Buruh Migran Perspektif Gender

Devi Rahayu, Mishbahul Munir

Abstract


Permasalahan yang dihadapi Buruh Migran Perempuan sebagian besar terjadi sehubungan dengan posisi keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekruiting sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya. Sedangkan kesempatan kerja yang ada kebanyakan sebagai pembantu rumah tangga sehingga sulit memantau penegakan hukumnya. Pemahaman para buruh migran dan masyarakat terhadap hak-hak buruh migran sangatlah terbatas, apalagi mengenai perdagangan perempuan dalam proses pengiriman buruh migran. Sedangkan pemerintah daerah yang secara kewenangan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga daerahnya mengalami kesulitan karena proses pengiriman yang secara ilegal. Bekerja keluar negeri dengan gaji yang tinggi bagi sebagian masyarakat merupakan solusi untuk keluar dari kemiskinan, karenanya dengan segala risiko akan tetap dilakukan. Diperlukan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak buruh migran dan risiko menjadi korban perdagangan perempuan. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran dan sebagai solusi permasalahan terkait posisi keperempuanan buruh migran.


Keywords


Alternatif; Kebijakan daerah; perspektif gender

Full Text:

PDF

References


Effendi TN, (1997) Mobilitas lnternasional Pekerja Perspektif Ketenagakerjaan, Makalah dipresentasikan pada Diskusi RUUK di Gedung DPR RI tanggal 1 Juni 1997 di Jakarta

Hilmy, Ummu (1999) Draft RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya, Pandangan Studi Wanifa, dalam Arena hukum, No.7 Tahun 1999.

Kartadjoemena, HS, 1997, GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Khoidin M, 1997, Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi Nakerwan, Jawa Pos hal 4 edisi 1 November 1997

Krisnawaty, T, 1998, Feminisasi Buruh Migran dan Permasalahannya dalam Jurnal Perempuan No 5 Novemver-Januari, Yayasan Jurnal Perempuan Jakarta

LBH Apik dan Pusat Studi Gender FH Unibraw. (2000). Naskah akademik Peraturan Perundang- undangan tentang KDRT. Malang

Geerards, Immanuella (2008) Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, FISIP Unair, tahun XXI, Nomor 4, Oktober- Desember.

Miko, F. T. (2000) Trafficking in Women and Children, The US and Internasional Respons. Congressional Research service Report.

Prinst, D. (2000) Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti.

Rahayu, Devi (2007): Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Laporan Penelitian Studi Kajian wanita, Tidak Diterbitkan

Rahayu, Devi (2008) Tindakan Perdagangan Perempuan dalam Proses Pengiriman Buruh Migran di Madura, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, FISIP Unair, tahun XXI, Nomor 2, April-Juni.

Raharjo, Satjipto 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung

Solidaritas Perempuan (2000) Dalam Praktek Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak. Jakarta.

Stunberg, Nina,. (1999) What is Trafficking in Women and Children, What can be done. International Organization Report.

Soepomo, Imam (1990) Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta

Tagaroa, R. (2000) Laporan tahunan Solidaritas perempuan. Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.21107/pamator.v4i2.2461

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Devi Rahayu, Mishbahul Munir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo by Universitas Trunojoyo Madura is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Terindeks oleh: