PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DESA DI INDONESIA

Junaidi -

Abstract


Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan yang terjadi di entitas desa. Tulisan membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis keuangan desa. Tulisan ini didasarkan pada penelitian deskriptif yang menjelaskan bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku kepala desa. Ruang lingkup transaksi keuangan entitas desa relatif lebih kecil dari pemerintah daerah, namun mencakup semua rekening yang terdapat dalam pemerintah daerah. Ada banyak peraturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Masalah lainnya adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan akuntan desa yang menyusun laporan keuangan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi singkat bagi akuntan desa untuk menyusun laporan keuangan desa. Kepala Desa diharapkan untuk menginvestasikan sejumlah besar dana dari belanja modal untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat

Keywords


Akuntansi, Anggaran, Dana, Desa

References


Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011, Buku I Ringkasan Eksekutif, Jakarta September 2008

______, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013, Buku I Ringkasan Eksekutif, Jakarta Maret 2015

Bastian, Indra (2010), Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta

Hoesada, Jan (2014a), Desa, http://www.ksap.org/sap/category/publikasi/artikel/page/2/

Hoesada,Jan(2014b),AnggaranStrategisDesa,http://www.ksap.org/sap/category/publikasi/artikel/page/12/

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, September 2005

______, Buletin Teknis Nomor 5 Tentang Penyusutan, Desember 2007

Kompas, Jumat 26 Desember 2015 Halaman 17 Kolom Anggaran, Pemerintah Menggenjot Alokasi Sektor Infrastruktur

Maryunani (2004), Alokasi Dana Desa sebagai Alat Penetapan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Desa, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009, Pengelolaan Keuangan Desa, Ciamis, 12 Nopember 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

______, Nomor22 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

______, Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

______, Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

______, Nomor 21 Tahun 2011, TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

______, Nomor 18 tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah

______, Nomor64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

______, Nomor 72 Tahun2005 Tentang Desa

______, Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

______, Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran VI Swakelola

Surakhmad, Winanrno. 1985. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik. Penerbit: Tarsito. Bandung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

______,Nomor 33Tahun 2004Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

______,Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa




DOI: https://doi.org/10.21107/nbs.v9i1.681

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)



Creative Commons License

Copyright @ 2015, Faculty of Economics, Trunojoyo University of Madura