PENGARUH KARAKTERISTIK PEMDA DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMDA KABUPATEN DI PULAU SUMBA
Abstract
This research is aimed at examining and analyzing the effect of the characteristics of the local government and BPK audit findings on the performance of local governments on the island of Sumba. Local government performance is measured by a score results of Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).This research was classified as associative research. The samples used were all local governments on the island of Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat and Sumba Barat Daya during the period of 2009-2014. The Analysis employed multiple linear regresion.The research showed that the variable characteristics of the local government who described the wealth level of local government, the level of dependence on central government, capital expenditures and audit findings on the performance of local governments on the island of Sumba.The implications of this research theoretically contribute in the field of public sector accounting, particularly at the local government in governance. Practically provide information and advice to the local government in terms of financial management. In this research provide information policy as a basis for consideration in making policy as an effort to improve the performance of local governments on the island of Sumba.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17.
Agung, Rai I Gusti. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
A.Hall, James. 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat, Jakarta.
Amin, Rahmanurrasjid. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen). Tesis, Universitas Diponegoro. Semarang.
Andre; Sulistiyowati, dan Mahsun. 2012. Akutansi Sektor Publik, Edisi ketiga, BPFE: Yogyakarta.
Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah). Universitas Diponegoro. Semarang.
Bambang R. 2008. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
___________. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Bisma, I Dewa Gde dan Susanto, Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal Akuntansi. No. 3
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolalan Keuangan Daerah,Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif, Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri. Indeks, Jakarta.
Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar.
Diani Mardisar, dan Ria Nelly Sari. 2007 “Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Audit”, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
Donaldson, Lex, dan Davis James H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return. Australian Journal of Management. Vol.16.
Felix, Olurankinse dan Akoko, Akungba. 2012. Due Process and Budget Implementation: An Evaluation of Nigerian Public Sector Auditing. Asian Journal of Finance & Accounting. ISSN 1946-052X. Vol. 4, No. 2.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis MultiVariate Dengan Program SPSS Edisi ke 3. Semarang.
_____________. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gilardi, Fabrizio. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK).
Gudono, 2009. Teori Organisasi. Pensil. Yogyakarta.
Gujarati, Damodar. 2000. Ekonometri Dasar,Erlangga. Jakarta.
Halachmi, Arie. 2005. Performance measurement is only one way of managing performance. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 54.
Halim, Abdul, dan Abdullah, Syukuriy. 2005. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi).
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daera., Salemba Empat. Jakarta.
Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal. Universitas Riau.
Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory Of The Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. Jurnal of Financial Economic, p 305-360.
Julitawati, Ebit dan Darwanis, Jalaludin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi. pp 15-29.
Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Krina. P, Loina, Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
Kristianten. 2006.Transparansi Anggaran Pemerintah. Rineka Cipta. Jakarta.
Kusumawardani. Media. 2012. ‘Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia’. Accounting Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.
Lesmana, Sigit I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Thesis. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Mamesah, 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
¬¬¬¬________. 2006. Perwujudan Tranparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah vol.2 no.1, Hal 1-17.
Martani, Dwi dan Annisa, Lestiani. 2012. Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia. Global Review of Accounting and Finance. Vol. 3. No. 1.pp. 67 – 84.
______, Dwi. Fitriasari dan Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency On the Local Government Websites In Indonesia. Department of Accounting. Faculty of Economics. Universitas Indonesia. Indonesia. Vol. 60 No. 3. ISSN: 1992-8645 E-ISSN: 1817-3195.
Moe, T. M. 1984. The New Economic of Oranization. American Journal of Political Science, Vol 28 No. 5; 739-777.
Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15.
Morgan, David.L. 1996. Annual Reviews of Sociology. Annual Reviews, Institute on Aging, School of Urban and Public Affairs, Portland State University, Oregon 97201. Vol 22.
Nuraeni dan Dwi, Martani. 2012. The Impact Of Local Governments Characteristics Toward Their Audit Quality For Financial Reports Of 2008-2009. 3rd International Conference On Business And Economic Research ( 3rd Icber 2012 ) Proceeding. ISBN: 978-967-5705-05-2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
¬¬¬__________________________________ 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelelengaraan Pemerintah Daerah.
Podrug, N. 2011. “The StrategicRrole Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving CorporateCcitizenship”, Ekonomski Pregled, Vol. 62.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang RI No. 22 tahun 1999 tentang Pemeintah Daerah
_______________. 2003. Undang-undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
______________. 2004. Undang-undang RI No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
______________.(2004). Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
______________. 2004. Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi: Struktur Desain dan Aplikasi. Penerbit Arcan. Jakarta.
Rutoto, Sabar. 2007. Pengantar Metedologi Penelitian. FKIP: Universitas Muria Kudus.
Scott, Besley dan Eugene F Brigham. 2008. Essential of Managerial Finance. Fourteen Edition. New Jersey:Pearson-Prentice Hall.
Sadjiarto, Adjie. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.2.
Simanulang, Gideon. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012. Umrah Journal Of Accounting. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji.1-24.
Sugiyono. 2014. “Metode Penelitian dan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”. Alfabeta, Bandung.
Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Bumi Aksara, Bandung.
Warsito, Utomo. 2002. Dinamika Administrasi Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Westin, Susan S. 1998. Performance Measuremnt and Evaluation Definition and Relationship. GAO issued May 2005.
Wolk, Harry I., Michael G. Tearney, dan James L Dodd. 2000. Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach. South-Western College Publishing.
DOI: https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1878
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Our Journal indexed by:
Our support tools using:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.