PERMODELAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SECARA TERPADU YANG BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS DI PULAU RAAS KABUPATEN SUMENEP MADURA)

Adi Waluyo

Abstract


Negara Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak pulau baik yang bernama maupun yang belum bernama. Salah satunya adalah pulau Raas Madura, dimana pulau ini memiliki sumber daya alam yang melimpah di sepanjang garis pantainya. Dibalik melimpahnya sumber daya alam tersebut masih terdapat masyarakat yang sebagian besar prasejahtera. Pemanfaatan yang berlebih (over exploitation) dan krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan untuk memperoleh sumber daya alam yang tersisa sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi sumber daya alam. Sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara terpadu yang dapat mengatisipasi terjadinya degradasi sumber daya alam tersebut. Upaya ini harus didukung oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan mayarakat di darah pesisir di pulau-pulau kecil.

 

Kata kunci: degradasi, over-exploitation, pengelolaan terpadu, sumber daya alam

 

COMMUNITY-BASED AND INTEGRATED MODELLING OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS MANAGEMENT (STUDY CASE ON RAAS ISLAND, SUMENEP REGENCY, MADURA)

ABSTRACT

Indonesia is a maritime country that has a large number of named and unnamed islands. One of the islands is Raas Island in Madura, in which this island poses overwhelming natural resources along its coastal line. Behind the overwhelming natural resources, there lives a disadvantaged community. The over exploitation and economy crisis create a competition in acquiring the remaining natural resources, which leads to natural resources degradation. The integrated management system in the coastal areas and small islands can anticipate the degradation of natural resources. This effort must be supported by the government to make the community in the coastal and small islands prosperous.

Keywords: degradation, integrated management, natural resources, over exploitation



References


Rahardjo, A. (2006). Pembangunan kelautan dan kewilayahan. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Bengen, D. G. (2002). Pengembangan konsep daya dukung dalam pengelolaan lingkungan pulau-pulau kecil. Kantor Kementrian Lingkungan Hidup RI dan Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor.

Bengen, D. G. (2002). Sinopsis ekosistem sumberdaya alam pesisir dan laut serta prinsip pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB Bogor.

Bell, G. F., & William (2001). The new Indonesian laws relating to regional autonomy: good intentions, confusing laws. Asian-Pacific Law & Policy Journal, 2, 1.

Budiharsono, S. G., & Ward (2005). Teknik analis pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Cetakan Kedua. Prodya Pramita. Jakarta.

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2004). Pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan secara terpadu. Cetakan Keempat. Padya Paramita. Jakarta.

Departemen Kelautan dan Perikanan RI (2001). Pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta. 21 hal

Departemen Kelautan dan Perikanan RI (2002). Pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta

Hamel, I. M., Sofa, F., & Tulungen, J. (1998). Proyek pesisir: towards decentralized and strengthened coastal resources management in Indonesia. In Bengen. D. G (ed.), Proc. First National Coastal Conference, 19-20 March 1998, Institut Pertanian Bogor. A63-A73.

Husbandi, F., & Ueta (1994). Desentralisasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Jurnal Hukum Lingkungan, 5(1), 97-100.

Kementerian Lingkungan Hidup & FPIK IPB (2005). Laporan akhir: pengembangan konsep daya dukung dalam pengelolaan lingkungan pulau-pulau kecil. Bogor: Kementerian Lingkungan Hidup kerjsama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.




DOI: https://doi.org/10.21107/jk.v7i2.800

Refbacks

  • There are currently no refbacks.







 INDEXED BY: