Analisis Tingkat Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengambilalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 (PBB-P2) (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Pekanbaru)

Hesty Wulandari

Abstract


This research is intended to know the level of preparedness of Local Government of Pekanbaru City in taking over the authority of management of Property Tax in Urban and Rural Area from central government. Readiness indicators are measured by local regulations, human resources, equipment, financing and cooperation with others. This research uses qualitative method where all data collected by observation and interview with official in Dispenda Office Pekanbaru City. The results showed that the Pekanbaru city government has been quite ready to take over the authority. It shows that almost all the needs that exist and two unmet needs are in the process.

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesiapan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pengambilalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat. Indikator kesiapannya diukur dari peraturan daerah, sumber daya manusia, peralatan, pendanaan serta kerjasama dengan pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana semua data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara dengan pejabat berwenang di Kantor Dispenda Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Kota Pekanbaru telah cukup siap untuk mengambil alih kewenangan ini terbukti dengan hampir terpenuhinya semua kebutuhan yang ada dan dua kebut uhan yang belum terpenuhi sedang berada dalam proses pengerjaan.


Keywords


Pemerintah Daerah, Pekanbaru, PBB P2, Pajak Daerah.

Full Text:

PDF

References


Bogda, Biken, 1982, Qualitative Research For Educa-tion: An Introductio to Theory and Methods dalam Irawan, Soehartono. 2006. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian. Bi-dang Ilmu Kesejahteraan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Darwin, 2012, Pendaerahan PBB. www.bppk.depkeu.go.id. Diakses pada 6 Februari 2013

Dewi, Y M, 2011, Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengalihan Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB sebagai pajak Daerah (Studi kasus Pe-merintah Kota Blitar). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang

Inhusatu. 2012. Pengalihan Kewenangan Pungutan PBB Dispenda Siap Kelola Secara Profesional. www.inhusatu.com diakses pada 6 Febru-ari 2013

Irawan, Soehartono. 2006. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian. Bidang Ilmu Kesejah-teraan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Juliarini, A, 2012, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. www.bppk.depkeu.go.id. Diakses pada 6 Februari 2013

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Penerbit Andi. Yo-gyakarta

Miles, M.B & Huberman, A.M. (1992). Analisis Data Kualitatif : Penerjemah Tjetjep Rohendi R. Universitas Indonesia Press.

Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, C, 2012, Kota Malang, Pertama pelopori Pendaerahan PBB Pertama di Jatim.

http://mediacenter.malangkota.go.id. Diakses pada 6 februari 2013

Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia, 2010, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri no 213/PNK.07/2010 nomor 58 tahun 2010 ten-tang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Se-kretariat Kabinet RI. Jakarta

Riauoke, 2011, Kolektor Desa dan Kelurahan Ikuti Pe-latihan Optimal PBB. www.riauoke.com. Di-akses 6 februari 2013

Sarkani, D, 2013, Kewenangan Pengelolaan PBB Perko-taan Diserahkan Ke Pemkab. www.antarasultra.com. Diakses pada 6 fe-bruari 2013

Sudika, S Y, 2001, Metode Penelitian Kebudayaan, Univ. Surabaya Press,

Supriyanto, H, 2012. Peluang dan Tantangan Pengali-han PBB P2 dan BPHTP. www.bppk.depkeu.go.id. Diakses pada 6 februari 2013

Zuprianto, 2011, JP Riau-Kepri Soroti Minimnya Ke-siapan Pemda Kelola BPHTB. www.riaubisnis.com diakses pada 6 febru-ari 2013

www.pajak.go.id




DOI: http://dx.doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3512

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

Faculty of Economics, University of Trunojoyo Madura
© 2016